KELANA-NTT.COM, KUPANG- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lembata perlu menambah kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi untuk daerah itu. Kesulitan warga dalam mengakses BBM, di antaranya karena faktor kuota yang terbatas.
Anggota DPRD NTT, Yohanes de Rosari, S.E., mengatakan hal ini saat ditemui di Kupang, Senin, 26 Januari 2026. Yohanes mengatakan, jumlah penduduk dan kendaraan bermotor yang semakin hari bertambah, pekerjaan proyek yang bersumber dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten menjadi alasan penambahan kuota BBM.
“Saya tak tahu persis berapa kuota BBM untuk Lembata, saat ini. Jika melihat persoalan BBM yang terus diributkan oleh masyarakat, maka usul saya tambah kuota BBM,” kata mantan Ketua DPRD Kabupaten Lembata ini.
Politisi dari Partai Golkar dan Ketua Komisi III DPRD NTT, ini mengatakan, pemerintah juga wajib menertibkan para pengecer yang membeli BBM dalam jumlah yang banyak dan tak terkendali. Boleh jual, tapi jangan menimbun karena kuota akan berkurang. Dampaknya, banyak masyarakat yang tidak mendapat bagian BBM.
Yohanes mengatakan, persoalan-persoalan ini patut diurai dengan segera agar “teriakan” akan langkanya BBM di Lembata segera berakhir atau diminimalisir. Ia juga menyebut sedikitnya ada empat Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Lembata, di antaranya Waijarang, Kedang, Lamahora. SPBU Tanatrekat kata dia sampai saat ini belum beroperasi. “Saya berharap perlu bangun SPBU lagi di titik lain untuk mengurangi antrean panjang,” kata Yohanes.
Informasi yang dihimpun KELANA-NTT.COM, menyebutkan, harga BBM di pinggir jalan Kota Lewoleba, Lembata, melambung tinggi. Harga Pertalite di pinggir jalan berkisar antara Rp 20 ribu sampai Rp 50 ribu per botol air mineral ukuran 1.500 mililiter (ml).
Atas hal ini, Bupati Lembata, Petrus Kanisius Tuaq, Minggu, 25 Januari 2026, mengatakan, harga BBM yang melambung merupakan ulah dari pengecer. Karena itu ia meminta masyarakat agar menyadari bahwa ulah pengecer BBM itu merampas hak orang.
Ia mengatakan, pemerintah sebelumnya melakukan operasi, penyitaan, dan lain-lain, tetapi pengecer tetap muncul lagi.
Saat ini Bupati Kanisius sedang berkoordinasi dengan PT Pertamina dan PT Pertamina Patra Niaga untuk membahas beberapa hal, di antaranya kuota, cuaca, transportasi, transparansi penjualan oleh SPBU, ulah pengecer, jam operasi di SPBU yang pendek, tidak tersedia BBM non subsidi dan sebagainya. (pol)
