KELANANTT.COM — KUPANG — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) meluncurkan Program Kemitraan Indonesia – Australia untuk Transformasi Kesehatan (Kita Sehat) di Ruang Rapat Gubernur NTT, Rabu, 26 November 2025.
Program ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia melalui DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade), bekerja sama dengan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pertanian sebagai kementerian pengampu. Program kerja sama yang berfokus pada bidang kesehatan ini juga akan berjalan selama delapan tahun ke depan (2025–2033).
Program Kita Sehat akan mendukung agenda transformasi sistem kesehatan Indonesia di tingkat nasional dan subnasional, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan fokus pada
penguatan kebijakan dan tata kelola. Pertama, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan faktor pendukung; kedua,
penguatan layanan primer, terutama dalam pencegahan stunting.
Ketiga, pembangunan ketahanan kesehatan nasional.
Peluncuran dihadiri oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath; Ketua DPRD Provinsi NTT, Emilia Nomleni; perwakilan kementerian terkait, perwakilan dari organisasi internasional seperti UNICEF, UNFPA, dan WHO, serta jajaran perangkat daerah terkait lingkup Pemprov NTT. Hadir pula Tim Program Kita Sehat yang akan mendampingi pemerintah selama empat tahun fase pertama pelaksanaan program dari 2025–2029.
Dalam sambutannya, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan bahwa peluncuran ini merupakan langkah strategis dalam memerkuat sistem kesehatan di Provinsi NTT sekaligus mendukung agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, transformasi kesehatan adalah fondasi penting untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia.
“Program Kita Sehat hadir untuk memerkuat layanan primer, meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan, memerbaiki tata kelola kesehatan, serta mendorong pencegahan stunting sebagai bagian dari prioritas pembangunan daerah,” ujar gubernur dalam rilis yang diterima KELANA-NTT.COM, Rabu, 26 November 2025.
Gubernur menjelaskan, program ini sejalan dengan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 “Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045,” serta Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT 2025-2029, yaitu “NTT Maju, Cerdas, Sehat, Sejahtera dan Berkelanjutan.”
“Visi tersebut dapat dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Asta Cita. Tepatnya Cita ke-4 yang menjadi prioritas nasional berfokus pada upaya memerkuat Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas,” kata Gubernur NTT.
“Sedangkan di tingkat provinsi, visi tersebut dijabarkan dalam lima visi dengan misi ke-2 berfokus pada kesehatan. Visi dan misi tersebut diimplementasikan dalam Program Dasa Cita Ayo Bangun NTT, yakni “Posyandu Tangguh, Masyarakat Sehat dan Bebas Stunting. Hal ini menerangkan bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak dapat dicapai tanpa sinergi lintas sektor dan kerja sama internasional.”
Dalam kesempatan tersebut, gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Australia atas dukungan yang diberikan kepada NTT. Ia menyinggung keberhasilan program sebelumnya, AIHSP (Australia Indonesia Health Security Partnership), serta dukungan 100.000 dosis vaksin rabies dari Pemerintah Australia pada tahun 2023 melalui AIHSP guna membantu mengatasi wabah rabies di wilayah NTT.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali yang hadir via daring, mengatakan, program kerja sama ini akan berjalan dalam dua fase hingga tahun 2033, dengan dukungan anggaran yang signifikan dari Pemerintah Australia melalui DFAT.
“Pada fase pertama, tahun 2025-2029, fokus utama diarahkan pada dua pilar besar, yakni, pertama, penguatan pelayanan kesehatan primer dan gizi, untuk memastikan masyarakat mendapatkan akses layanan yang berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan.
Kedua, pendekatan one health dan ketahanan kesehatan yang mengintegrasikan kesehatan manusia, kesehatan hewan, dan lingkungan, guna memerkuat sistem surveilans, laboratorium, serta respons terhadap ancaman penyakit menular dan zoonosis.
Lebih lanjut Ia mengatakan dengan penetapan Provinsi NTT sebagai salah satu lokus utama implementasi Program Kita Sehat, hal tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk memerkuat sistem kesehatan di daerah yang memiliki tantangan yang cukup besar sekaligus memiliki potensi sumber daya yang besar.
“Kita mengetahui bahwa Provinsi NTT menghadapi berbagai isu strategis seperti status gizi masyarakat, akses layanan primer, kapasitas laboratorium kesehatan manusia dan hewan, serta pengendalian penyakit zoonotik. Namun, di balik tantangan tersebut, pemerintah dan masyarakat di Provinsi NTT juga memiliki semangat, komitmen, dan kesiapan untuk terus bertransformasi menjadi lebih baik,” ucapnya.
Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Gita Kamath, dalam sambutannya mengungkapkan komitmen pemerintah Australia untuk mendukung sistem kesehatan Indonesia yang inklusif, adil dan tangguh, dan bermanfaat bagi anak-anak, ibu, keluarga dan masyarakat.
“Kami tahu bahwa negara tidak dapat tumbuh dan berkembang kecuali jika masyarakat hidup dengan ketercukupan kebutuhan dasar seperti anak-anak yang sehat, gizi yang baik, dan terawat dengan baik. Sehingga melalui program ini, kolaborasi akan menjadi kunci untuk mencapai hasil yang diharapkan. Australia bangga sekali bisa bermitra dengan Provinsi NTT membantu mengatasi masalah kesehatan melalui program kerja sama ini,” tutur Gita.
Usai peluncuran, kegiatan akan dilanjutkan dengan scoping atau diskusi teknis lanjutan antara DFAT, tim Kita Sehat, jajaran kementerian terkait dan jajaran Pemerintahan Provinsi NTT. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelaraskan sasaran program dengan kebijakan nasional dan daerah, memastikan efektivitas pelaksanaan, serta mencegah tumpang tindih dengan program kesehatan lainnya. (pol)
