KELANA-NTT.COM, KUPANG – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena mengatakan, Survei Hasil Kepuasan Masyarakat atas Satu Tahun Kepemimpinan bersama Wakil Gubernur Johny Asadoma menunjukkan karya yang nyata dan sebagai langkah awal untuk membenahi kepemimpinan ke depan. Diskusi ini bukan sebagai panggung pencitraan kepemimpinan.
Gubernur Melki Laka Lena mengatakan hal ini saat membuka Diskusi Publik di Aula El Tari Kupang, Jumat, 20 Februari 2026 pukul 14.00 Wita. Gubernur Melki mengatakan, survei ini sesungguhnya sebagai bahan evaluasi kinerja karena dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dari survei itu ditemukan kemajuan-kemajuan di lapangan. Di sisi lain, kekurangan-kekurangan itu menjadi catatan penting untuk perbaikan ke depan.
Gubernur Melki Laka Lena dan Wagub Johny Asadoma
Kepada peserta diskusi Gubernur Melki mengajak untuk memberi masukan, usul dan saran bahkan kritik dengan berbasis pada data dan bukan persepsi yang liar.
Gubernur Melki juga memastikan bahwa data yang digunakan bersumber dari lembaga resmi negara, yakni Badan Pusat Statistik (BPS). “Wartawan menanyakan kepada saya tentang data yang digunakan. Saya bilang dan saya pastikan bahwa kita menggunakan data dari BPS, lembaga resmi negara,” tegasnya.
Survei ini kata gubernur dilakukan sebelum meninggalnya bocah YBR di Kabupaten Ngada. Bila dilaksanakan setelah kasus itu, maka hasilnya bisa saja lain.
Ia juga menjelaskan pada kepemimpinan satu tahun ini dilakukan pada Tujuh Pilar dan Sepuluh Prioritas dengan menyentuh pelayanan dasar dan perlindungan sosial, pendidikan dan transformasi digital, penguatan ekonomi lokal, infrastruktur pembangunan jalan, listrik, air bersih dan penguatan konektivitas lintas batas.
Usai diskusi Gubernur Melki dan Wagub Johny foto bersama penanggap survei, moderator dan Direktur Eksekutif Voxpol
Gubernur Melki juga mengatakan pada survei Pilpres dan Pileg kali lalu Voxpol telah sukses melakukannya. Karena itu kepada lembaga ini diberi kepercayaan untuk melakukan survei kepuasaan atas kepemimpinan Melki dan Johny di NTT.
Diskusi Publik ini menghadirkan Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago; Moderator Dr. I. Putu Yoga Bumi Pradana, S.Sos, M.Si, CIIQA serta dua orang penanggap, yakni Dr. Mery Kolimon dan Dr. Laurensius Petrus Sayrani, S.Sos, MPA.
Direktur Voxpol Center Recearch and Conculting, Pangi Syahwarni Chaniago menjelaskan bahwa survei ini dilakukan dengan melibatkan keterwakilan seluruh warga NTT sebanyak 800 orang dari berbagai usia, latar belakang, profesi dan dari semua pulau yang tersebar di NTT. Hasilnya menunjukkan 80,5 persen warga NTT merasa puas atas kepemimpinan selama setahun ini.
Pangi Syarwi Chaniago
Survei dilakukan secara face to face di mana usia Gen Z sebagai dewa penentu. Ia menemukan birokrasi pelayanan kesehatan terutama pasien BPJS yang kurang mendapat prioritas penanganan sehingga kerap nyawa menjadi taruhan. Para petugas masih fokus pada aspek birokrasi.
Temuan lain yang patut dibenahi ke depan adalah Pinjaman Online (Pinjol) dan Judi Online (Judol), Pungutan Liar (Pungli) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Ia juga memuji Gubernur Melki dan Wakil Gubernur Johny Asadoma yang hadir dan duduk berjam-jam untuk mengikuti kegiatan ini. Di tempat lain di negeri ini, kata dia, bupati saja tak hadir mungkin karena banyak kesibukan sehingga tak ada waktu lagi untuk menghadiri diskusi survei. “Di NTT, saya temukan Pak Gubernur Melki dan Wakil Gubernur Johny hadir di sini,” kata peneliti ini.
Beri Apresiasi
Penanggap pertama, Dr. Mery Kolimon memberi apresiasi kepada gubernur dan wakil gubernur atas terselenggaranya survei kepuasan publik ini. Survei ini menunjukkan transparansi pemerintah atas pelaksanaan pembangunan di daerah ini. Ia juga bertanya apakah dengan 800 orang itu dapat merepresentasi masyarakat di NTT? Meski demikian mantan Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT), ini menghargai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang dikelola dengan baik dan bertanggung jawab.
Dr. Mery Kolimon
“Pemerintah yang mau peduli dan terima hasil survei sekaligus perbaikan untuk tahun-tahun mendatang. Tanpa itu kekuasaan bisa dilaksanakan secara sewenang-wenang,” katanya.
Ia juga mengeritik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di NTT yang belum mendapat perhatian dari survei ini. Juga kelompok rentan disabilitas, gender dan orang miskin ekstrem.
Penanggap kedua, yakni Akademisi dari Universitas Nusa Cendana (Undana), Kupang, Dr. Laurensius Petrus Sayrani, S.Sos., MPA., mengajukan telaahan atas survei itu. Ia mengatakan perlu pemisahan antara masyarakat desa, kota, pesisir dan pegunungan sebagai representasi kondisi geografis NTT. Pemisahan ini untuk mengetahui cara pandang masing-masing segmen masyarakat. Cara pandang orang di Pulau Timor, Pulau Sumba, Pulau Flores, Alor, Sabu dan Rote kadang berbeda jauh atas sebuah penilaian kepuasan.
Dr. Laurensius Petrus Sayrani
Lorens mengaku kurang puas atas survei ini karena survei itu kurang memerhatikan kompleksitas masyarakat di daerah ini. Ia bertanya mengapa OVOP ( One Village One Product/satu desa/kelurahan satu produk) dan NTT Mart tidak masuk dalam komponen survei, di satu sisi dua hal penting ini sedang gencar dilakukan oleh gubernur dan wakil gubernur.
Para penanya sebanyak lima orang memberi masukan atas survei serta harapan agar sisa kepemimpinan empat tahun dapat memberi hasil yang maksimal. Di antaranya harapan akan kepariwisataan yang saling terhubung, para perawat yang masih terbatas dan aspek pendidikan serta data keluarga miskin yang patut menjadi perhatian bersama.
Wakil Gubernur NTT, Johny Asadoma saat berbicara pada sesi akhir menyampaikan perasaan hatinya. “Saya merasa senang dan bahagia atas apresiasi dari para peserta diskusi ini,” kata lelaki yang pernah memimpin Kontingen Garuda Bhayangkara untuk bergabung dalam pasukan Perdamaian PBB di Dafur, Sudan tahun 2008 silam ini.
Wagup Johny mengatakan, hasil survei ini menunjukan pencapaian hasil kerja selama satu tahun. Meski kata dia, masih banyak catatan untuk perbaikan ke depan. Untuk mengukur keberhasilan kepemimpinan selama satu tahun belum tepat, tetapi dengan pemetaan ini, pihaknya bersama gubernur akan membenahi kekurangan-kekurangan itu.
Ia mengatakan, Data BPS NTT menunjukkan tingkat kemiskinan di daerah ini menurun. Tahun 2024 sebanyak 19,4 persen, tahun 2025 turun 17,5 persen. Karena itu kata dia, jika tiap tahun turun 1,5 persen maka selama lima tahun terdapat 7,5 persen angka penurunan kemiskinan.
Mantan Wakapolda NTT ini mengatakan, angka pertumbuhan ekonomi naik dari tahun 2024 sebesar, 3,4 persen dan tahun 2025 naik 5,7 persen. “Jika selama lima tahun pertumbuhan ekonomi tetap dipertahankan maka ekonomi masyarakat akan meningkat,” katanya.
Priscila Q. Parera
Ketua Panitia Diskusi Publik, Priscila. Q Parera, melaporkan, tujuan diskusi ini adalah menyampaikan hasil survei secara terbuka dan transparan kepada publik.
Selain itu, menghimpun masukan, tanggapan dan rekomendasi dari masyarakat, akademisi, pemangku kepentingan dan media atas hasil survei. Juga mengevaluasi pencapaian kinerja khusus aspek kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program pembangunan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Diskusi dan masukan ini menjadi dasar rumusan kebijakan perbaikan program dan kebijakan kualitas pelayanan publik,” kata Priscila Q. Parera, putri dari Paus Parera, Bupati Timor Tengah Utara (TTU) periode 1985-1990 ini. (pol)
