KELANA-NTT.COM, LEWOLEBA — Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 di Kabupaten Lembata menjadi ruang refleksi relasi antara pemerintah dan jurnalis.
Kegiatan yang dipusatkan di Pantai Wulon Luo, Lewoleba, Senin, 9 Februari 2027 ini digelar oleh Forum Jurnalis Lembata (FJL), dihadiri oleh Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, bersama unsur pimpinan daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor.
Mengusung tema, Kritik, Membangun Pers Lembata yang Bermartabat,” peringatan HPN tahun ini menegaskan kembali posisi pers bukan sekadar mitra publikasi pemerintah, melainkan pilar demokrasi yang bertugas menjaga akuntabilitas kebijakan dan kepentingan publik.
Tema tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari keterbukaan terhadap kritik dan transparansi informasi.
Ketua Forum Jurnalis Lembata, Alexander Taum, menegaskan bahwa pers harus berdiri di atas fakta dan nurani publik.
Menurutnya, jurnalisme yang sehat tidak lahir dari kedekatan dengan kekuasaan, melainkan dari keberanian menjaga jarak kritis.
“Pers tidak hadir untuk menyenangkan siapa pun. Tugas utama kami adalah memastikan kebenaran sampai kepada masyarakat, tetap kritis, dan berpijak pada etika,” ujar San Taum.
Bupati Kanis Tuaq saat Peringatan Hari Pers Nasional, Senin, 9 Februari 2026
Ia menekankan bahwa kebebasan pers hanya bermakna jika disertai tanggung jawab dan integritas.
Di sisi pemerintah, Bupati Kanis Tuaq menyampaikan apresiasi kepada insan pers dan menegaskan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam proses pembangunan.
Ia menyebut pers memiliki peran strategis dalam mendukung program prioritas daerah, mulai dari sektor pangan, distribusi energi, hingga isu sosial.
“Semua kritik kami terima sebagai bahan refleksi dan perbaikan,” kata Bupati Kanis Tuaq sebagaimana laporan Prokopim Kabupaten Lembata yang diterima KELANA-NTT.COM,, Rabu, 11 Februari 2026.
Namun, pernyataan tersebut sekaligus menjadi ujian bagi konsistensi pemerintah dalam menindaklanjuti berbagai sorotan publik yang selama ini mencuat.
Bupati secara terbuka menyinggung sejumlah isu krusial yang menjadi perhatian masyarakat dan media, seperti kebijakan ayam pedaging dan jagung titi, distribusi BBM, penyaluran beras bagi ASN, hingga meningkatnya kasus HIV pada anak dan remaja.
Pemerintah daerah, kata Bupati Kanis, mengklaim menangani persoalan tersebut secara bertahap dan berkelanjutan.
Meski demikian, publik masih menunggu sejauh mana komitmen tersebut diterjemahkan dalam kebijakan yang terukur dan transparan.
Dalam konteks maraknya informasi hoaks dan disinformasi di era digital, pemerintah juga menekankan pentingnya etika jurnalistik.
Namun, tantangan terbesar justru terletak pada kemampuan negara dan pers menjaga keseimbangan antara kebutuhan akan stabilitas pembangunan dan hak publik atas informasi yang jujur serta kritis.
Peringatan HPN 2026 di Lembata akhirnya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, tetapi penanda relasi yang terus diuji antara pers dan pemerintah daerah.
Apakah kritik benar-benar dijadikan fondasi perbaikan kebijakan, atau sekadar retorika kolaborasi, akan tercermin dari keberanian pemerintah membuka diri dan konsistensi pers menjaga independensinya. (pol)
