KELANA-NTT.COM, JAKARTA — Hasil evaluasi dan pemantauan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 oleh pemerintah pusat menunjukkan Kabupaten Lembata berada pada posisi tertinggi dalam pelayanan publik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan para pejabat lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” ungkap Bupati Lembata, Kanis Tuaq dalam laporan Prokopim Setda Lembata, Selasa, 13 Januari 2026.
Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Evaluasi dan Pemantauan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025, Pemkab Lembata memeroleh nilai 3,57 (Kategori B) dan menempati peringkat 226 secara nasional. Di bandingkan dengan tahun sebelumnya, Lembata hanya mendapatkan kategori B minus.
Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kabupaten Lembata sebagai peringkat tertinggi untuk seluruh kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Bupati Kanis Tuaq menegaskan bahwa hasil evaluasi ini merupakan penilaian resmi pemerintah pusat, bukan klaim sepihak pemerintah daerah.
“Ini bukan penilaian versi Pemda, tetapi hasil evaluasi nasional oleh Kementerian PANRB. Artinya, kinerja pelayanan publik di Lembata berjalan, terukur dan diakui negara,” tegas bupati.
Meski demikian bupati mengatakan masih banyak kekurangan yang arus dibenahi untuk lebih tepat dan cepat dalam pelayanan rakyat di daerah Lepan Batan itu.
Menurut Bupati Tuaq, capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh ASN lintas OPD, yang tetap fokus bekerja dan melayani masyarakat di tengah berbagai dinamika.
“Prestasi ini bukan alasan untuk berpuas diri. Justru menjadi pengingat bagi seluruh ASN agar terus menjaga integritas, meningkatkan disiplin dan memerbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat,” lanjutnya.
Bupati juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Lembata atas dukungan, fungsi pengawasan, serta kemitraan yang konstruktif selama ini.
“Sinergi antara eksekutif dan legislatif sangat menentukan kualitas pelayanan publik. Terima kasih kepada DPRD Kabupaten Lembata yang terus mendukung kebijakan pelayanan publik yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan capaian ini ke level yang lebih tinggi, dengan fokus pada pelayanan yang cepat, transparan, dan berkeadilan.
“Kita boleh bangga, tetapi tidak boleh puas. secara keseluruhan bahwa masih banyak pelayanan yang blm maksimal. Yang terpenting adalah menjaga konsistensi kinerja, karena pelayanan publik adalah wajah pemerintah di mata rakyat,” ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lembata, Paskalis Ola Tapobali menambahkan, tahun lalu Lembata mendapat nilai B- (B minus) dan tahun ini ada sedikit peningkatan menjadi B.
“Memang kami concern terkait semua komponen reformasi birokrasi yang telah ditetapkan pemerintah pusat untuk diperbaiki, diperkuat dan ditingkatkan setiap tahun,” katanya. (pol)
