KELANA-NTT.COM, KUPANG –MENARIK untuk dikaji sebagaimana dikatakan Wakil Rakyat di DPR RI, Usman Husin. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur (NTT) II, tokoh yang sederhana dan rendah hati ini bicara keras di hadapan Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni saat rapat membahas bencana alam di tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara dan Sematera Barat, Kamis, 4 Desember 2025.
Ketika pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada Usman Husin terlihat ia tenang dan sabar. Dari ketenangan itu mengalir kata-kata yang sungguh rapi. Kata-kata yang “membakar” dan tegas membela alam dan unsur humanitas pada titik-titik bencana alam di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Usman bilang, ia bicara tentang kasih sebagai hukum alam tertinggi. Hukum alam yang melingkupi samudera kehidupan. Ketika ia mengutarakan kata-kata ini, tampak sejumlah anggota Dewan mengamininya.
Saya sungguh percaya lelaki asal Pulau Rote, pulau terselatan RI ini menerjemahkan hidup akan kasih sayang berdasarkan hukum alam. Alam yang penuh dengan cinta memeluk dan menjaga kita. Ketika kita menyayangi siapa pun, ketika kita menyayangi alam maka alam akan kembali menjaga kita. Alam akan menunjukkan kedigdayaan saat kita berpaling padanya. Saat kita tak mencintainya lagi.
Pada titik ini kita sungguh tak berdaya. Kita tak bisa berbuat apa-apa.
Usman Husin melihat persoalan ini jauh ke depan. Ia cukup ekstrem mengatakan bahwa pemerintah yang mengambil kebijakan keliru. Kebijakan tentang penanganan hutan yang salah. Hutan digunduli, ditebang dan dijadikan proyek yang berdampak pada rusaknya ekosistem alam. Tata letak persoalan ada pada pemerintah yang begitu mudah menerbitkan surat-surat untuk memberi kesempatan kepada perusahaan tertentu untuk mengeksploitasi alam.
Dalam bahasa Direktur Eksekutif Walhi Aceh, Ahmad Solihin yang mengatakan bahwa bencana ini bukan fenomena alam, melainkan bencana ekologis yang diproduksi oleh kebijakan pemerintah. Pemerintah kata dia telah abai, permisif dan memfasilitasi penghancuran ruang hidup masyarakat melalui investasi yang rakus ruang.
Pemerintah memang terlihat lemah. Mudah terbawa erosi sikap manusia yang mengelilinginya. Di sana, ada ekspansi sawit, pertambangan emas tanpa izin yang sungguh merajalela. Pemerintah membiarkan. Dan, pemerintah gagal menghentikan kerusakan itu.
Dalam delapan tahun terakhir, Wahli Sumatera Utara mengeritisi model pengelolaan Batang Toru, misalnya PLTA Batang Toru selain akan memutus habitat orang hutan dan harimau. Juga merusak badan-badan sungai dan aliran sungai.
Pikiran senada disampaikan Wahli Sumatera Barat, Andre Bustamar bahwa penyebab bencana ini akibat akumulasi krisis lingkungan yang sungguh kronis.
Pemerintah gagal melakukan pengelolaan sumber daya manusia. Fenomena tunggul-tunggul kayu yang hanyut terbawa arus sungai menunjukkan adanya aktivitas penebangan di kawasan hulu DAS. Ini mengindikasi praktik eksploitasi hutan menjadi sungguh jamak dan tak terkendali.
Apa yang disampaikan pejuang alam ini menjadi sinyal yang kuat bagi semua komponen masyarakat teristimewa pemerintah baik provinsi dan pemerintah pusat untuk lebih tegas lagi dalam menjaga dan merawat lingkungan. Karena itu, apa yang disampaikan oleh Usman Husin pada rapat dengan Menteri Kehutanan itu patut diperhatikan secara serius. Wajib dipatuhi dan jangan sampai kesalahan yang sama diulangi. Reboisasi atas lahan-lahan itu harus segera dilakukan.
Dalam konteks NTT, Usman Husin juga mengingatkan menteri untuk segera meninjau lokasi Gunung Mutis. Usman Husin punya data. Itu sebuah kepastian. Ia menyuarakan ini agar kasus di Sumatera jangan terulang di NTT. Bukan saja soal bencana banjir dan longsoran yang bakal terjadi di Mutis sana, namun Mutis merupakan sumber air yang menyanggah hampir seluruh masyarakat di Pulau Timor.
Warga NTT sudah jenuh dengan seribu satu macam derita yang mendera sepanjang tahun. Kita berharap pemerintah menaati peringatan keras wakil rakyat dan para pejuang lingkungan ini. (paul burin)
