KELANA-NTT.COM, KUPANG — Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya penanganan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penguatan kapasitas fiskal daerah, serta kesiapsiagaan menghadapi dampak perubahan iklim usai libur panjang Paskah. Khusus untuk PPPK telah ada komitmen bahwa tak ada pegawai yang dirumahkan.
Hal tersebut disampaikan gubernur saat bertindak sebagai pembina apel bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Halaman Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Selasa, 7 April 2026 pagi.
“Puji syukur kita boleh bertemu kembali setelah libur panjang Paskah. Atas nama Pemerintah Provinsi NTT, saya mengucapkan Selamat Paskah kepada seluruh ASN dan masyarakat NTT,” ujarnya sebagaimana laporan Biro Administrasi Pimpinan, hari ini.
Gubernur juga mengapresiasi suksesnya pelaksanaan Festival Paskah Pemuda Sinode GMIT yang berlangsung dengan baik dan mendapat perhatian langsung dari Wakil Presiden Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Gubernur Melki mengatakan bahwa penanganan PPPK di NTT telah dilakukan dengan serius. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah bersyukur karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
Para ASN Setda Provinsi NTT mengikuti apel Selasa, 7 April 2026
“Kita bersyukur karena Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius. Kemarin, Bapak Wakil Presiden telah menugaskan para menteri terkait untuk merespons secara komprehensif. Komitmennya jelas, tidak ada PPPK yang akan dirumahkan,” tegasnya.
Ia menambahkan, kementerian terkait seperti Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan akan melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan solusi yang adil dan tepat bagi daerah.
“Mereka akan mencermati satu per satu dan membantu daerah dalam mencari solusi terbaik, sehingga penanganan PPPK dapat dilakukan secara tepat dan berkeadilan,” tambahnya.
Dalam arahannya, Gubernur menyoroti dua hal utama dalam penguatan fiskal daerah, yakni optimalisasi transfer pusat ke daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami minta seluruh OPD pengelola PAD untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada. Tidak boleh ada kebocoran,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menolerir penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Kali ini kami tidak main-main, karena kondisi fiskal kita terbatas. Kami akan melibatkan Aparat Penegak Hukum dalam pengawasan. Apabila masih ditemukan praktik penyimpangan, maka pasti akan kami tindak tegas,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur Melki mengingatkan adanya potensi dampak serius perubahan iklim berdasarkan rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, yang memrediksi musim panas tahun ini akan lebih panjang dan ekstrem akibat fenomena El Nino.
“NTT menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak El Nino. Jika kita tidak menyiapkan langkah-langkah secara serius dan terkoordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, maka dampaknya akan jauh lebih berat,” jelasnya.
Para ASN memberi hormat saat Bendera Merah Putih dinaikkan, Selasa, 7 April 2026
Ia menyebutkan, kondisi tersebut berpotensi memicu krisis air bersih, peningkatan risiko gagal panen, serta gangguan terhadap mata pencaharian masyarakat.
“Air akan semakin sulit, risiko gagal panen meningkat, dan berbagai sektor kehidupan akan terdampak. Ini harus kita antisipasi bersama,” tegasnya.
Sehubungan dengan itu, gubernur menekankan pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih disiplin dan tepat sasaran, terutama dalam menghadapi potensi kondisi darurat.
“Kita tidak boleh lagi menolerir kebocoran anggaran. Kondisi fiskal kita terbatas, sehingga belanja daerah harus benar-benar efektif dan diprioritaskan untuk kebutuhan yang mendesak, termasuk antisipasi kondisi darurat akibat dampak El Nino,” katanya.
Ia meminta staf untuk memeriksa kembali belanja internal Organisasi perangkat daerah (OPD) maupun belanja publik. Pastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Gubernur Melki meminta seluruh perangkat daerah untuk fokus pada peningkatan PAD, efisiensi belanja, serta penataan beban kerja ASN agar lebih optimal dalam mendukung program prioritas dan pelayanan publik. (pol)
