KELANA-NTT.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan berbicara tegas saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Wakil Menteri Kehutanan RI, Rohmat Marzuki, S.Hut, di Jakarta, Senin, 19 Januari 2026.
Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) I NTT yang meliputi Flores, Lembata dan Alor itu mendesak agar pemerintah segera menelusuri dan menangkap para pelaku pemalak hutan hingga dipenjarakan.
” Saya minta Pak Wamen terbuka, transparan untuk menyebut siapa para pengusaha itu. Mereka harus dipenjarakan,” tegas Ahmad Yohan.
Ahmad Yohan juga meminta menteri untuk menyebut data secara konkret. Berapa lahan milik kehutanan yang selama ini dikelola secara ilegal baik kawasan hutan maupun tambang. Pemerintah jangan hanya berani tangkap masyarakat kecil yang karena kebutuhannya untuk kayu api lalu dipenjarakan. Sesuatu yang sungguh tak adil. Ia juga meminta berapa banyak kerugian yang diderita oleh negara akibat hutan yang dirusak.
Ahmad Yohan mengatakan, sejak 17 September 2025, Presiden Prabowo menunjuk seorang Wamen dengan basic sarjana kehutanan. Penunjukkan itu membawa harapan dari seluruh masyarakat di negeri ini, yakni agar persoalan kehutanan yang begitu rumit dapat dituntaskan.
Hal yang paling penting kata dia adalah butuh orang yang jujur dan adil. Bila kejujuran menjauh maka akan banyak persoalan yang muncul tiada henti dan tak bisa diselesaikan dengan baik. Ketika persoalan muncul seperti bencana banjir, kerusakan ekosistem dan membawa korban jiwa para pengusaha itu tertawa, dan tidur melenggang saja di luar negeri.
Sedangkan di dalam negeri para pihak saling menuduh dan memersalahkan satu dan lain. Ini salah menteri ini dan itu. Ini salah presiden dan lain-lain.
“Orang yang menebang dan merusak hutan itu santai saja,” katanya. Karena itu kata dia, jangan berpihak pada pengusaha kaya. Selama ini terkesan para pihak seakan menyembunyikan hal yang tak benar. “Perusakan hutan akan terus terjadi. Siapa itu maling, segera tangkap dan proses secara hukum,” tegasnya.
Ahmad Yohan meminta pemerintah segera tunjukkan siapa pengusaha dan siapa yang menjadi bekingnya. Presiden Prabowo kata Ahmad sudah mengatakan bahwa ia tak punya usaha itu. Karena itu sekarang sudah jelas aparat akan lebih mudah menangkap para pelaku itu. (pol)
