KELANA-NTT.COM, JAKARTA – Suasana panas dan menegangkan terjadi pada Rapat Komisi IV dengan Kementerian Kehutanan di DPR RI, Kamis, 4 Desember 2025. Anggota DPR dari Dapil NTT II, Usman Husin dengan suara yang tegas meminta agar Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni mundur dari jabatan karena tak paham aturan.
Menteri Raja Juli Antoni dianggap Usman Husin tak mampu menangani persoalan hutan yang disebut-sebut memincu banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat akhir November 2025. Ratusan korban jiwa berjatuhan.
“Dalam pemaparan oleh menteri tentang bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, tampak tak fokus. Penjelasan melebar ke mana-mana. Seharusnya, fokus pada masalah bencana alam di Sumatera,” kata lelaki asal Pulau Rote, NTT, dengan suara yang lantang, sedikit bergetar karena menahan amarah.
Usman Husin menyebut menteri tak punya hati nurani. Ketika beberapa waktu lalu ke NTT, Usman meminta menteri untuk meninjau Gunung Mutis di Pulau Timor. Mutis kata Usman bakal akan menjadi sumber banjir yang menimpa desa-desa di kaki gunung itu sebagaimana terjadi di Sumatera. Seharusnya, kata dia, menteri meninjau Gunung Mutis agar ada kebijakan maupun keputusan dalam penanganan sehingga ada antisipasi.
Tapi, kata Usman, menteri tak merespons dan justru memilih pelesir ke Pulau Rote. “Apa-apaan ini. Saya nilai apa yang Pak Menteri sampaikan ini tak sejalan dengan kondisi saat ini. Pak Menteri lihat ndak bencana di Sumatera,” tegas Usman, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal sangat merakyat ini.
Ia mendesak menteri untuk segera menanam kembali lahan-lahan yang sudah gundul yang menjadi pemicu banjir bandang di Sumatera itu. Jangan sebaliknya menteri menyalahkan pihak lain.
Jika menteri punya hati nurani kata dia, maka fokus untuk penanganan hutan secara serius agar tak mengulang kejadian yang telah membawa korban jiwa dan harta benda yang tak sedikit itu.
Anggota DPR dari Dapil NTT II, Usman Husin
“Mohon izin teman-teman, saya bicara keras karena saya punya hati. Saya punya kasih,” katanya.
Ia juga menyebut tentang sikap menteri yang ambigu dan tak tegas dalam menerbitkan surat-surat. Pada bulan Oktober Bupati Tapanuli Selatan sudah mengatakan bahwa izin sudah tak diberikan. Ternyata pada bulan November 2025 menteri mengeluarkan izin. Sehingga apa yang disampaikan menteri saat ini kata Usman, semuanya tak sejalan dan sungguh kontradiktif. Sikap menteri itu kata dia telah mengakali wakil rakyat.
Berdasarkan data yang dirilis berbagai media menyebutkan, dari 33 kabupaten/kota terdapat 17 daerah yang terdampak dan empat daerah mengalami kondisi terparah. Data BNPB mencatat jumlah korban yang meninggal dunia sebanyak 836 jiwa per Kamis, 4 Desember 2025. Pihak BNPB masih terus melakukan pencarian korban yang hilang sampai batas waktu yang belum ditentukan. (pol)
